sibaygroupkomunika/ Pekalongan,- Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko meminta nasabah dari BMT Mitra Umat yang rencananya ingin melakukan aksi demo di hari pelantikan anggota DPRD Kota Pekalongan terpilih untuk bisa menunda dan memilih hari lain yang tepat guna menyampaikan aspirasinya.
Permintaan Kapolres itu disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap aksi yang bertepatan dengan kegiatan kenegaraan sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
“Kemarin sudah kami imbau dan sampaikan karena semuanya kan masih berproses, jangan sampai keinginan menyampaikan aspirasi justru ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” katanya kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa 13 Agustus 2024.
Ia menyebut progres audit eksternal di BMT Mitra Umat masih berlangsung sehingga pihaknya mengajak nasabah untuk menunggu hasilnya. Bila nanti terbukti hasil audit memenuhi unsur pidananya maka dipastikan akan diproses secara hukum.
Mantan Kapolres Tual, Polda Maluku tersebut meminta masyarakat atau nasabahuntuk tidak berasumsi karena negara hukum menganut azas praduga tak bersalah sehingga permasalahan itu diselesaikan dengan hukum bukan berdasarkan asumsi.
“Jadi jangan sampai nanti hak warga negara yang sudah dijamin hukum ternyata malah melanggar hukum, kita lihat nanti progresnya seperti apa. Kalau ada unsur pidanaya kita pastikan ada proses hukum,” tegasnya.
Terpisah Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir mempertanyakan substansi demo itu seperti apa, namun secara prisip dirinya siap menerima aspirasi dari masyarakat. Hanya saja yang terpenting dari demo itu apakah menjadi permasalahan yang menjadi bagian dari DPRD atau tidak.
“Hal tersebutlah yang perlu dipahami dulu, makanya akan kita lihat dinamikanya seperti apa. Artinya kalau memang ada masalah maka tentu karena kita adalah lembaga negara, maka pembuktiannya pun harus secara hukum,” jelasnya.
Komentar