SIBAYGROUPKOMUNIKA.COM///PEKALONGAN– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, S.IP., M.AP., meninjau langsung lokasi banjir di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Sabtu (24/1/2026) bersama LSM Pejuang 24. Kunjungan ini merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian wakil rakyat terhadap bencana banjir yang berulang kali melanda kawasan pesisir Pantura, sekaligus menyerap aspirasi serta keluhan warga terdampak.
Banjir yang terjadi sejak Jumat malam itu dipicu luapan Sungai Sengkarang akibat hujan berintensitas tinggi. Dampaknya, sejumlah wilayah seperti Tirto, Mulyorejo, Karangjompo, Tegaldowo, dan sekitarnya terendam banjir, menyebabkan jumlah pengungsi terus bertambah. Salah satu lokasi pengungsian berada di rumah tokoh masyarakat setempat.
Ketua RT 4 RW 2 Desa Karangjompo, Slamet, menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir, khususnya dengan menambah sarana pengendalian air.
“Kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar segera mengatasi banjir ini. Kekurangannya mungkin di pompa air. Khususnya Desa Karangjompo perlu diadakan rumah pompa baru agar banjir cepat surut,” ujar Slamet.
Ia juga meminta solusi penanganan darurat dalam jangka pendek, berupa peminjaman atau pengadaan pompa portable. Menurutnya, pompa tersebut bisa dipinjam dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Semarang guna mempercepat penurunan debit air.
Aspirasi warga juga disampaikan oleh Agus, tokoh masyarakat Karangjompo. Ia menyoroti kondisi tanggul sungai yang dinilai sudah tidak layak dan menjadi salah satu penyebab banjir meluas ke permukiman.
“Saya meminta tanggul Sungai Pencongan segera dibenahi agar tidak limpas ke pemukiman,” kata Agus.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menegaskan bahwa kunjungan ke Karangjompo merupakan bentuk kepedulian DPRD dalam melihat langsung kondisi warga terdampak banjir.
“Ini bentuk kepedulian dari wakil rakyat. Kami datang untuk menyerap aspirasi warga, dan apa yang menjadi keinginan masyarakat tentu akan kami perjuangkan,” ujar Sumar.
Ia mengakui bahwa banyak tanggul sungai saat ini sudah tidak berfungsi normal akibat kerusakan maupun alih fungsi lahan, seperti dijadikan bangunan rumah, toko, hingga kandang ayam komersial. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan ketegasan untuk dilakukan normalisasi.
“Normalisasi tanggul dan pengembalian fungsi sempadan sungai harus dilakukan. Kewenangan ini ada di Pemerintah Provinsi, dan akan kami usulkan,” tegasnya.
Selain itu, Sumar juga menyinggung keterbatasan rumah pompa di wilayah terdampak, termasuk di Mulyorejo yang masih bersifat minimalis, serta kebutuhan rumah pompa tambahan di Karangjompo. Ia menyebut aspirasi pembangunan bendung gerak juga terus didorong, meski saat ini masih terkendala proses pembebasan lahan seluas sekitar tiga hektare yang masuk kategori tanah musnah.
“Desain dan DED dari pemerintah provinsi sudah selesai. Tugas pemerintah kabupaten adalah pembebasan lahan, kemungkinan melalui sistem konsinyasi. Setelah itu, akan kami dorong ke pemerintah pusat untuk alokasi anggaran pembangunan,” jelasnya.
Sumar memastikan seluruh aspirasi warga akan segera dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Aspirasi ini akan segera kami koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan mendapat atensi,” pungkasnya. (Santokajen)