PALEMBANG, Sibaygroupkomunika — Korp Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri kembali mencatatkan langkah tegas dalam upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. Melalui konferensi pers yang digelar di Palembang pada Kamis, 12 November 2026, aparat penegak hukum mengumumkan penyitaan besar-besaran terhadap 44 objek aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai fantastis mencapai Rp286,27 miliar.
Penyitaan masif ini merupakan bagian dari pengungkapan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology dan PT Maxima Inti Finance yang terjadi pada periode 2012 hingga 2016.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri (juga disebut dari Polda Sumsel), Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi, S.I.K., M.M., menjelaskan bahwa operasi penyitaan serta pemasangan plang status sitaan telah dilakukan secara serentak sejak minggu lalu hingga Kamis pagi. Langkah hukum ini mencakup sejumlah wilayah strategis di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Selatan, Jakarta, Tangerang, hingga Depok.
Lebih rinci, Kombes Pol. Ahmad Yusuf membeberkan bahwa pemasangan plang tersebut meliputi 1 objek senilai sekitar Rp4,3 miliar di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Sementara itu, 38 objek lainnya berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar, yang terdiri dari tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Selain di Aceh dan Sumsel, sisa dari 44 objek sitaan tersebut meliputi aset di Jakarta Selatan sebanyak 2 objek senilai Rp248,7 miliar, Kota Tangerang sebanyak 1 objek senilai Rp2,5 miliar, serta Kota Depok sebanyak 2 objek senilai Rp6,5 miliar. Total aset sitaan yang sudah dipasangkan plang secara serentak tersebut sejauh ini mencakup 39 objek dengan nilai Rp28,57 miliar, sementara sisa objek lainnya terus diproses secara intensif.
“Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Sedangkan untuk pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” tegas Yusuf.
Bongkar Modus: Skema ‘Tambal Sulam’ dan Gagal Bayar
Dalam pemaparannya, Yusuf menguraikan bahwa perkara ini bermula dari macetnya pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Technology yang menyisakan tunggakan atau kewajiban pembayaran sebesar 9 juta Dolar Amerika Serikat (AS). Diduga kuat, pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan serta penilaian risiko tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau melanggar prosedur standar.
Untuk menutupi kebocoran dan kondisi keuangan yang bermasalah tersebut, LPEI diduga kembali memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance sebesar 47,5 juta Dolar AS. Pembiayaan baru ini dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.
“Penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan sebelumnya yang bermasalah, agar terlihat seolah-olah masih lancar. Namun, dokumen dan jaminan sebagai syarat pencairan diduga tidak diperiksa dengan baik, sehingga PT Maxima Inti Finance akhirnya gagal memenuhi kewajiban pembayarannya,” papar Yusuf.
Penetapan Tersangka dan Angka Kerugian Negara.
Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara rasuah ini. Lima di antaranya merupakan unsur internal LPEI berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah DM, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi.
Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 37/SR/LHP/DJPM/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara ini tercatat sangat besar, yakni mencapai USD 43.617.739,13 atau sekitar Rp43,62 juta Dolar AS (atau setara dengan puluhan juta dolar).
“Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka,” pungkas Yusuf menutup keterangannya.
Penerbit: Ida Yati
