PINTU DITUTUP, TIRAI DIJAGA! ADA APA DENGAN RAKOR PENATAAN RUANG SUMSEL DI HOTEL SWARNA DWIPA?

BERITA UTAMA34 Dilihat

PALEMBANG | suaramasyarakat.com — Sikap tertutup terhadap awak media mewarnai pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11/2026). Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi dalam kegiatan pemerintahan.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diketahui telah menghadiri kegiatan tersebut sebelum meninggalkan lokasi. Namun, agenda rapat masih berlangsung. Sejumlah awak media yang berada di lokasi bermaksud menjalankan tugas jurnalistik dengan melakukan peliputan hingga kegiatan selesai.

Ironisnya, ketika wartawan hendak mendapatkan informasi dan meliput jalannya kegiatan, pintu ruangan justru buru-buru ditutup. Bahkan, beberapa pegawai hotel terlihat memegang bagian hordeng atau tirai sehingga pandangan dari luar ruangan semakin tertutup.

Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan awak media. Mengapa akses peliputan justru dibatasi ketika kegiatan masih berlangsung? Apakah terdapat instruksi khusus dari penyelenggara, atau memang rapat tersebut dinyatakan tertutup bagi media?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Rakor Forum Penataan Ruang merupakan agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membahas penataan ruang serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. Pembahasan tersebut tentu memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pers memiliki fungsi penting dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik. Hal itu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, apabila memang terdapat pembatasan peliputan, penyelenggara seharusnya menyampaikan penjelasan secara terbuka, termasuk alasan dan ketentuan yang mendasarinya. Bukan membiarkan wartawan menghadapi situasi pintu tertutup dan tirai yang menghalangi pandangan.

Transparansi pemerintahan semestinya tidak hanya ditampilkan dalam seremoni dan pernyataan resmi. Keterbukaan juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terlebih agenda yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kini, pertanyaan publik tertuju kepada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku penyelenggara, serta manajemen Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Siapa yang menginstruksikan penutupan pintu ruangan? Mengapa tirai harus dijaga ketika awak media hendak melakukan peliputan? Apakah ada kebijakan resmi yang melarang wartawan mengikuti kegiatan hingga selesai?

Pihak penyelenggara diharapkan segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap keterbukaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Sebab, wartawan bukan pengganggu kegiatan pemerintahan. Pers merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi, menyampaikan informasi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan maupun manajemen Hotel Swarna Dwipa terkait alasan pembatasan akses peliputan tersebut.